Penjelasan untuk Rukun qiyas, syarat hukum ashal, syarat hukum far’u, syarat ashal hukum dan syarat illat

Ushul Fiqih 0

Rukun Qiyas ada empat, yaitu

  1. Masalah yang telah ada hukumnya berdasarkan nash, masalah ini disebut “ASHAL”, Maqis Alaihi, Musabbah bih, atau mahmul alaihi.
  2. Masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nash. Masalah yang dicari hukumnya berdasarkan qiyas, maka dinamai “FAR’U”, Maqies, Mahmul, atau Musabbah.
  3. Pada Ashal hukum harus telah ada, dengan kata lain hukum yang ditetapkan pada far’i sudah pada ashal, seperti Al-Maidah 91.
  4. Illat hukum, yaitu sesuatu sifat pada ashal yang padanya dibina hukum ashal dan dengannya terwujudnya hukum far’i (Gabungan dari pokok dan cabang)

Syarat Hukum Ashal

  1. Ashal harus ada telah ada hukumnya berdasarkan Nash (Hukum Syara)bukan hukum akal.
  2. Ashal harus ada hukumnya dan masih tetap berlaku tidak dimasyukh, sebab kalau sudah tidak ada tidak mungkin terdapat pemindahan hukum pada cabang serta harus dapat dimengerti Illatnya oleh akal akan adanya illat pada Far’un.
  3. Hukum pokok bukan hukum pengecualiannya (bukan hukum yang berlaku khusus), seperti orang yang dipaksa diqiyaskan dengan orang yang lupa baik sedang berpuasa atau dari iman dipaksa kafir, lalu pengecualiannya itu bisa berlaku khusus jika pada selain ashal illatnya tidak tergambar dan ada dalil khusus tentang keberlakuan hukum ashal, seperti kawin lebih dari empat istri adalah khusus bagi Rasul SAW.
  4.  Hukum Ashal itu hendaklah hukum syari’at amaliah yang ditetapkan oleh Nash, adapun hukum hasil qiyas atau ijma tidak dapat menjadi ashal bagi qiyas.

Syarat Hukum Far’u

Sesudah diketahui bahwa far’u adalah sesuatu yang tidak ada nash hukumnya, dan dimaksudkan untuk disamakan hukumnya dengan hukum ashal atau sesuatu yang hendak diqiyaskan kepada hukum ashal atau sesuatu yang hendak diqiyaskan kepada hukum ashal (Maqies) diharuskan memenuhi syarat sebagai berikut:

  1.  Far’u (cabang) mempunyai persamaan dengan ashal (pokok).
  2.  Far’u (cabang) belum ada hukumnya yang berdasarkan Nash atau Ijma, para ulama yang berdasarkan Nash atau Ijma, para ulama yang berkata bahwa jika datang Nash maka Qiyas menjadi bathal.
  3. Far’u (cabang) harus lebih kemudian datangnya dari ashal, dengan kata lain jangan lebih dahulu datangnya dari ashal, misalnya mengqiyaskan wudhu pada tayamum, dalam hal  wajib niat dengan illat sama-sama wajib ibadah, padahal wudlu lebih dahulu disyari’atkan daripada tayamum, maka mengqiyaskan wudhu kepada tayamum dalam hal wajib niat tidak tepat.
  4. Dalam Far’u tidak boleh ada sifat yang bertentangan dengan ashal dan sifat itu nampaknya lebih kuat daripada ashal.

Syarat Ashal Hukum

  1. Hukum syara amali yang ditetapkan dengan nash dan Ijma. Menurut As-Syaukany hukum yang ditetapkan dengan ijma dapat diterima sebagai rukun qiyas.
  2. Hukum pada ashal itu harus dipahami oleh akal untuk dicari illatnya.
  3. Hukum itu tidak terbatas pada ashalnya saja, seperti kekhususan janda-janda bekas istri Nabi tidak boleh dikawini, ini tidak bisa diqiyaskan bahwa janda-janda bekas istri pimpinan atau ulama tidak boleh dikawini.

Syarat-syarat Illat

Sebagaimana di atas bahwa illat adalah suatu sipat pada asal yang padanya dilandaskan hukum ashal dan dengan sipat itu diketahui adanya hukum ini pada far’u, seperti “Memabukan” adalah sipat yang ada pada khamar yang menjadi dasar pengharamannya, maka setiap minuman yang memabukan hukumnya haram, illat ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Illat itu merupakan suatu sifat yang nyata, artinya sifat itu dapat dicapai dengan salah satu panca indra, seperti memabukan pada khamar dapat dicapai dengan panca indra dan diketahui ujudnya, maka memabukan itu sebagai illat adanya haram terhadap minuman keras.
  2. Illat itu merupakan sifat yang tegas, artinya mempunyai hakekat yang tertentu dan terbatas yang dapat dipastikan wujudnya pada Far’i yang tidak mudah berubah, seperti bepergian dijadikan illat untuk mengqashar shalat karena qashar ini mempunyai hakekat untuk mengurangi hakekat untuk mengurangi kesukaran.
  3. Illat itu merupakan sifat yang munasabah, artinya sifat itu menimbulkan persangkaan yang kuat bagi terwujudnya hikmah hukum, karena penggerak yang hakiki dan tujuan untuk mensyari’atkan hukum adalah hikmah hukum. Jelasnya ada mulaimah atau munasabah antara hukum dan sifatnya, seperti sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan dapat melakukan nikah tanpa izin wali dengan alasan bahwa perempuan dapat memiliki dirinya diqiaskan kepada bolehnya menjual harta bendanya sendiri. Qiyas itu tidak dapat diterima karena tidak munasyabah dengan sabda Rasul: “Siapa saja perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya maka nikahnya batal.” (H.R. Ibnu Hibah Hiban dan Hakim).
  4. Illat itu tidak merupakan sifat yang hanya terbatas pada ashal, maksudnya agar itu juga berwujud pada beberapa afrad yang bukan ashal, karena maksud pokok dari menta’wilkan hukum ashal ialah menerapkan hukum ashal pada far’u.

Baca tulisan yang terkait:

kata kunci:

Tags:

Related Posts

Tinggalkan Balasan